Oleh Masad Masrur
Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia

Jakarta, Akhir April 2008

I. Pendahuluan
Ahmadiyyah (Urdu: احمدیہ Ahmadiyyah) atau sering pula disebut Ahmadiyah, adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India . Berdirinya Ahmadiyah Pakistan yang dipimpin Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), dilatarbelakangi tiga faktor. Pertama, kolonialisme Inggris di benua Asia Selatan. Kedua, kemunduran kehidupan umat Islam di segala bidang. Dan ketiga, proses kristenisasi oleh kaum misionaris. Dari latar belakang sejarah, munculnya Ahmadiyah mirip kelahiran Muhammadiyah , dan yang sebenarnya menjadi sasaran utama perjuangan Ahmadiyah adalah melawan kristenisasi dan westernisasi yang melanda benua India saat itu.
Terdapat dua kelompok Ahmadiyah. Akan tetapi dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip, [1] Ahmadiyah Qadian , yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi. Muncul pula Qadiyanisme adalah sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1900, yang dibidani oleh penjajah inggris di benua Hindia dengan tujuan merusak dan menjatuhkan ummat Islam dari segi ajarannya sendiri, khususnya dari segi jihad, sehingga mereka tidak menghadapi penjajah dengan mengatasnamakan Islam. Corong gerakan ini adalah majalah Religion yang diterbitkan dalam bahasa Inggris . [2] Ahmadiyah Lahore , mempunyai keyakinan bahwa mereka, percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum dalam al-Quran dan hadits, dan percaya pada semua perkara agama yang telah disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-jama’ah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir.
Ahmadiyah Qadian yang berkembang, dikenal dengan kelompok Jemaat Muslim Ahmadiyah (JMA) adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang .
Ahmadiyah Qadian masuk ke Indonesia tahun 1925 oleh Maulana Rahmat Ali Haot yang datang dari Qadian, India atas perintah dari Khalifatul Masih II, Hadhrat Alhaj Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad . Di Indonesia, ajaran Muhammadiyah diterima luas masyarakat yang tertarik faham modernisasi Islam. Tapi penerimaan seperti itu tidak terjadi pada Ahmadiyah di Pakistan. Ahmadiyah justru ditentang ulama tradisional maupun modernis India. Salah satu faktor penentangannya adalah klaim Ghulam Ahmad sebagai penerima wahyu dan sebagai nabi. Islam tradisional dan modernis percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul penutup. Karena “wahyu” yang diterima Ghulam Ahmad sempat dibukukan, maka kaum Muslim umumnya menganggap Ahmadiyah mempunyai kitab suci sendiri . Bahkan ajaran Ahmadiyah Qadian ini dianggap memiliki ritual haji tersendiri yang berbeda dengan ritual berhaji di Mekah .
Di Pakistan, parlemen telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu “orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam. Di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang, sementara di Brunei Darussalam pun status terlarang ditetapkan untuk Ahmadiyah . Diterimanya paham Ahmadiyah di Indonesia mengalami pasang dan surut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semenjak tahun 1980 , lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005. Meski begitu, tahun 2000 yang lalu, Khalifah Ahmadiyah Mirza Tahir Ahmad (alm) datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu ia sempat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amien Rais .
Perbedaan mendasar muncul pada agama Islam dan paham Ahmadiyah, meski Ahmadiyah Lahore mengakui dalam situsnya bahwa Ahmadiyah masih mememiliki aqidah yang sama dengan agama Islam , meski tak dapat dipungkiri bahwa secara faktual Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pernah mengaku nabi. Tetapi tidak boleh diabaikan pula adanya fakta lain bahwa pengakuan itu telah diralat atau lebih tepatnya dijelaskan olehnya bahwa pengakuan sebagai nabi hanya dalam arti harfiah, bukan dalam pengertian istilah atau syari’ah. Ia menjelaskan pembaruan yang dilakukannya hanyalah mengembalikan Islam pada pangkal kemurniannya. Kalau Islam diibaratkan sebuah bangunan, yang bangunan itu sepenuhnya harus bertumpu pada Al-Qur’an, maka seperti itulah yang diupayakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kalau praktik syariatnya harus mengikuti contoh Rasulullah Muhammad saw., maka itu pulalah yang diajarkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi, pembaruan yang dilakukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bukanlah menambah sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau yang sejenis dengan itu, melainkan hanya mengembalikan Islam seperti aslinya, yakni Islam yang indah menawan, dan siapa pun pasti akan tertarik kepada Islam, karena fitrah manusia menyukai keindahan .
Namun, meskipun ajaran Ahmadiyah ini telah diklarifikasi sebagai ajaran yang masih murni sesuai dengan ajaran agama Islam, ajaran Ahmadiyah telah memunculkan kekhawatiran tersendiri sehingga perkembangan ajaran ini menuai banyak ancaman kekerasan di berbagai negara. Termasuk di Indonesia.

II. Problem Aliran Ahmadiyah di Indonesia
Indonesia selalu digambarkan sebagai negara dengan pemeluk agama Islam yang toleran. Toleransi juga diperlihatkan agama-agama dominan sebelum Islam, yakni Hindu dan Buddha terhadap ajaran baru: Islam. Para ulama penyebar Islam dulunya juga bersikap toleran terhadap ajaran agama sebelumnya, bahkan menyerap beberapa unsur budayanya. Karena itu, masuknya Islam di Indonesia selalu disebut “panetration pacific”. Masuknya Ahmadiyah di Indonesia ternyata juga disambut para pejuang pergerakan nasional, khususnya Bung Karno, karena mereka mendukung perjuangan Indonesia merdeka. Karena sambutan yang hangat itu, Bung Karno pernah dituduh telah masuk Ahmadiyah, yang kemudian dibantahnya melalui sebuah artikel. Namun ajaran-ajaran Ahmadiyah (khususnya Ahmadiyah Lahore) telah ikut memengaruhi para pemimpin pergerakan Indonesia seperti H.O.S Tjokroamninoto, Agus Salim, dan Bung Karno sendiri, melalui tafsir The Holy Qur’an, buku the Religion of Islam, dan Sejarah Nabi Muhammad SAW.
Ahmadiyah di Indonesia, awalnya organisasi legal sejak zaman kolonial tahun 1928 (aliran Lahore) dan 1929 (aliran Qadian). Oleh Pemerintah RI, Ahmadiyah mendapat status badan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953, dan diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Pengakuan legal itu didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Akhir-akhir ini, masalah Ahmadiyah kembali menjadi pembicaraan dan berdasarkan salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan MUI dalam Rakernas bulan November 2007 ialah, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, dan dengan kriteria ini, maka Ahmadiyah secara otomatis masuk kategori aliran sesat. Dengan keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, maka kaum Ahmadiyah kemudian menafsirkan ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW sesuai dengan keyakinan mereka. Inilah perbedaan yang mendasar dalam masalah keimanan antara Islam dan Ahmadiyah. Muslim tidak boleh menjadi imam shalat bagi orang Ahmadiyah. Padahal semua Muslim memahami bahwa mazhab apa pun dalam Islam, boleh saling menjadi imam satu sama lain.
Bagi MUI, fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, adalah sekadar menjalankan tugas dalam melindungi umat dari ajaran luar Islam yang akan merusak Islam. Tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM), MUI sama sekali tidak memasung siapapun untuk memeluk agama apapun, kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia. Laa ikrooha fiddin tidak ada paksaan dalam urusan agama. Lakum diinukum waliyadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku . Sementara itu, berbagai tanggapan di kalangan ulama beragam. Bagi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pembubaran aliran Ahmadiyah bukan solusi, karena meskipun organisasinya dibubarkan tetapi keyakinan pengikutnya tetap sulit dihilangkan, yang harus dilakukan adalah mengajak mereka berdialog secara persuasif dan mengintensifkan dakwah Islam . Pendapat lain juga menyebutkan pentingnya toleransi terhadap keyakinan berkepercayaan, seperti pandangan M. Dawam Rahardjo yang menyebutkan orang Ahmadiyah pun masih berhak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu . Sementara tanggapan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Tarmizi Taher, adalah pentingnya menghormati pluralisme dan toleransi beragama . Dan pendapat tentang persoalan Ahmadiyah meluas, akan menjadi batu ujian yang krusial bagi negara; apakah betul negara ini adalah negeri plural yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada semua warganya, tanpa melihat paham yang dianutnya? Atau, negeri ini telah menjadi milik suatu “kelompok” yang coba memonopoli penafsiran agama berdasarkan pandangan tertentu, seraya memberangus paham dan penafsiran yang lain?
Namun, pemerintah, dalam hal ini MUI tetap mengambil tindakan sesuai dengan kapasitasnya. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) memerintahkan kepada JAI untuk menghentikan kegiatan. JAI dinilai tak melaksanakan 12 butir kesepakatan yang dibuat pada pertengahan Januari 2008 yang berisi:
1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW; yang artinya Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah, dan akubersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah khatamun nabiyin (nabi penutup).
3. Diantara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, dan pendiri serta pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat baiat yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, kami cantumkan kata Muhammad didepan kata Rasulullah.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa tiada ada wahyu syariat setelah Al-uranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
6. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
7. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Gulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengafirkan orang Islam diluar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
9. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.
10. Kami meyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk umat Islam dari golongan manapun.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian serta perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu kepada Kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, dengan adanya surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung , berakhirlah wacana tentang eksistensi Ahmadiyah dalam kerangka Islam. Jika kelompok ini ingin tetap hadir di Indonesia, mereka harus menyatakan bukan bagian dari Islam. Jadi, Ahmadiyah merupakan agama tersendiri. Sesuai prinsip kebebasan beragama, setelah Ahmadiyah menyatakan diri sebagai kelompok agama tersendiri, eksistensi Ahmadiyah harus dijamin di Indonesia. Hal ini juga merupakan amanat konstitusi dan sesuai prinsip-prinsip universal tentang kebebasan dan kemanusiaan.
Tentu bukan hal yang mudah bagi pemeluk Ahmadiyah untuk menjalankan keputusan pemerintah ini. Namun, sebagai warga Indonesia yang baik, mereka selayaknya bisa berlaku bijak untuk mengikutinya. Mereka telah memilih suatu keyakinan, tentu ada konsekuensinya. Indonesia sebagai negara religius memiliki kewenangan untuk memasuki wilayah keyakinan. Tentu dalam batas-batas yang diberikan oleh konstitusi. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tak boleh terlibat dalam masalah keyakinan. Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mendasarkan pada agama dan keyakinan tertentu. Negara memang tidak masuk ke dalam wilayah keyakinan, tetapi pada titik inilah negara dan Pemerintah Indonesia harus dewasa dalam menyikapi masalah agama dan keyakinan.

III. Kesimpulan
Melihat beberapa pendapat dari berbagai kelompok yang berkepentingan maupun tidak dalam kasus ahmadiyah ini, maka dapat ditulis beberapa garis besar kasus ini; kasus ini berawal dari pemahaman sebuah institusi agama yang akhirnya meluas menjadi permasalahan negara. Peran negara sangat menentukan dalam Tetapi, saya melihat, soal Ahmadiyah menjadi batu ujian yang krusial bagi negara. Akankan Indonesia menjadi negeri plural yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada semua warganya, tanpa melihat paham yang dianutnya.
Tapi seandainya akidah Ahmadiyah dianggap berbeda, orang Ahmadiyah pun masih berhak “menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Selama ini, Ahmadiyah tetap konsisten menjalankan program kemanusiaan dan menyerukan perdamaian. Dalam kerangka Negara Hukum RI, mereka tetap berhak memperoleh hak-hak asasi mereka, khususnya dalam menjalankan agama menurut kepercayaan mereka sendiri.
Problem kepercayaan ini tidak sederhana, karena melibatkan banyak hal, seperti kepercayaan tertentu, ajaran agama, hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa solusi yang dihasilkan, seperti sebaiknya Ahmadiyah menjadi agama sendiri justru ditolak oleh JAI, atau kepercayaan ini tetap dihormati dan justru diakomodir di MUI dengan menyertakan wakilnya juga tidak diterima. Akhirnya, problem ini akan terus menjadi bahan diskusi yang baik jika tidak justru kekerasanlah yang akan muncul jika salah satu dari pihak yang berkepentingan ini memaksakan pemikirannya kepada pihak lain. Wallahualam bishawab.

DAFTAR PUSTAKA

Media Masa:
http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah
www.hudzaifah.org
www.ahmadiyah.org
Buletin LPPI Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.
M. Dawam Rahardjo, KORAN TEMPO, 18 Juli 2005
KH A Cholil Ridwan, Antara Islam dan Ahmadiyah, opini di Harian Republika, Senin, 07 Januari 2008.
Tarmizi Taher, Membaca Kembali Pluralisme di Indonesia, opini Harian Republika, Jumat, 18 April 2008.
Republika, Jumat, 18 April 2008.

Surat Keputusan
Keputusan Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980 tentang fatwa yang menetapkan Ahmadiyah sebagai “jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.