Radio Artha – Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan (sebelumnya bernama kabupaten Manna Kaur 1945–1948 dan kabupaten Seluma Manna Kaur 1948–1949).

Pada perkembangan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara 109).

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan masyarakat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi kabupaten Kaur, kabupaten Seluma, dan Bengkulu Selatan.

Di duga belum selesainya tapal batas wilayah menyebabkan Kabupaten Induk membawa masal tapal batas ke Mahkamah Konstitusi  (MK).

Bupati Bengkulu Selatan H. Reskan Efendi mengatakan ternyata setelah pemekaran luas Bengkulu Selatan hanya 19% dari luas wilayah seluruhnya atau hanya 1.186 km 2   sementara luas kabupaten pemekaran seperti Seluma 2.400 km2  atau 50 % dan Kaur 2.300 km2 atau 40%.  Ia menilai tapal batas ini belum baku seperti yang di atur dalam UU No 3 tahun 2003.  “sebelum ini jelas maka perlu di tinjau kembali melalui Mahkamah Konstitusi”  Saat ini masalah tapal batas sudah didaftarkan ke MK selain itu Pemkab Bengkulu Selatan sudah menganggarkan dana 2 milyar rupiah untuk menangani masalah ini.

Lebih lanjut Bupati Bengkulu Selatan mengatakan saat ini sedang proses leleng pengacara untuk menangani tapal batas wilayah. “menurut MK masalah ini layak untuk di uji di mahkamah kontitusi” ujarnya.  Sementara itu soal warga masyarakat yang ada diperbatasan seperti yang berada di Alas Maras Seluma, mereka kalau mau belanja, atau jalan-jalan ke Bengkulu  Selatan, Begitu juga dengan Warga Sulau  Kaur, Kalau mau menjual barang dan berobat juga ke Bengkulu Selatan, jangan sampai pemekaran malah menyengsarakan Rakyat” ujarnya.

 

LEAVE A REPLY