Bengkulu Selatan, Bengkulu; Rapat paripurna DPRD Bengkulu Selatan dalam rangka penyampaian atau jawaban Bupati Bengkulu Selatan terhadap pandangan Fraksi-fraksi DPRD BS atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Bengkulu Selatan Tahun 2015.

Paripurna DPRD BSRapat Paripurna DPRD yang dipimpin Lansung oleh Ketua DPRD BS Yevri Sudianto yang didampingi Wakil Ketua II Drs. Yunadi dan dihadiri oleh 23 orang Anggota DPRD BS dari Masing-masing Fraksi, Bupati Bengkulu Selatan H.Dirwan Mahmud, Sekretaris Daerah BS Rudy Syahrial, Sekretaris DPRD Herman Sunarya, Unsur FKPD, Pejabat eselon II dan III jajaran Pemkab Bengkulu Selatan dan sejumlah awak media.

“Bedasarkan catatan Sekretariat DPRD BS Sebanyak 23 orang aggota DPRD BS yang hadir dalam rapat paripurna dan telah menandatangani daftar hadir sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf C peraturan DPR tentang tata tertib forum untuk dimulainnya rapat paripurna telah terpenuhi,”ujar Yevri.

Penyelenggaran rapat paripurna hari ini (22/7) lanjut yevri, sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 12 Juli 2016 yang lalu. Sebagaimana yang telah di koordinasikan dengan Permerintah Daerah bahwa paripurna hari ni adalah tentang tanggapan atau jawaban Bupati Bengkulu Selatan terhadapa Pandangan Fraksi DPRD atas RAPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaa APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, terang Yevri.

Bupati Bengkulu Selatan H.Dirwan Mahmud, SH dalam jawabannya terhadapa pandangan umum fraksi DPRD BS terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

BUP BSBupati Mengatakan, turunnya prestasi laporan keuangan Pemda Bengkulu Selatan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan banyaknya permasalahan dalam laporan keuangan Pemda yang perlu diperbaiki diantaranya pengelolaan aset daerah yang belum teratur, belum tercatat, belum ditemukan serta adanya keterlambatan beberapa SKPD dalam menyampaikan laporan KAS akhir tahun. Sehingga tim auditor BPKP Bengkulu berpendapat masih belum maksimalnya pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015, sehingga BPKP Bengkulu meberikan penilaian laporan keuangan Bengkulu Selatan sebagai Opini WDP, jelas Bupati.

Menurut Bupati, langkah yang diambil terhadap penilaian tersebut akan dilakukan penelusuran terhadap aset daerah yang belum diketahui keberadaannya dan diadakan penilaian terhadap aset daerah lainnya yang bekerja sama dengan tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu yang kemudian dengan persetujuan DPRD BS akan dilelang dan kemudian dihapuskan dari catatan aset daerah Bengkulu Selatan.

anggota DPRD saat paripurnaSelanjutnya kata Bupati, ada 2 paket pengerjaan jalan yang terindikasi terjadi kerugian daerah dan sudah ditindak lanjuti, dan ucapan terima kasih kepada DPRD BS yang telah membentuk Pansus dalam rangka membantu Pemda untuk memperbaiki pengelolaan aset daerah. Sehingga dengan keseriusan Eksekutif dan Legislatif memperbaiki segala kekurangan yang terjadi tahun 2015 maka kedepan tidak akan terjadi lagi, ucap Bupati.

Bupati juga menjelaskan tentang pendapatan pajak daerah dan retrebusi daaerah yang masih belum mencapai target. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap SKPD untuk retribusi setiap tahunnya dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Mengenai pajak sarang burung walet akan dievaluasi kembali sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Bengkulu Selatan. Serta PBB Desa dan Perkotaan akan dilakukan penatan ulang sehingga kedepan nanti tidak akan terjadi peningkatan PAD dari sisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

anggota dewan rapatKemudian terjadinya penurunan retribusi pelayanan kesehatan disebabkan oleh perubahan regulasi pelayanan kesehatan status RSUD Hasanudin Damrah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga tidak mencapai target tetapi over target retribusi pasca pelayanan kesehatan RSUD-HD mencapai 143 %. Kedepan nanti agar adanya peningkatan PAD maka Bupati meminta persetujuan DPRD BS untuk penambahan personil SATPOL-PP alasannya Satpol PP merupakan penegak dan pengawal PERDA.

Bupati BS juga menyampaikan, pada tanggal 26 Mei 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atas penjelasan pasal 124 UUNo.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian diputuskan dalam keputusan nomor: 46/PUU/21/2014 yang menjelaskan bahwa tarif retribusi menara 2 % dari NJOP tidak dapat ditagih sehingga los potensi bagi PEMDA walaupun telah melaksanakan penagihan secara maksimal, sehingga BPK Provinsi Bengkulu menyarankan PEMDA dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif untuk merevisi beberapa PERDA yang sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada. Sementara untuk target-target yang belum terrealisasi akan menjadi perhatian untuk masa yang akan datang, tutup Dirwan.(SAR)