Bengkulu Selatan, Bengkulu; Pengelolaan bantuan alokasi dana desa (ADD) baik yang bersumber dari APBD dan APBN, agar penggunaan dana desa yang kini jumlahnya cukup besar itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan harapan, kedepannya tidak ada kades di Bengkulu Selatan tersangkut dalam kasus hukum.
Hal ini sebagaimana yang diutarakan Bupati BS, H. Dirwan Mahmud, SH ketika membuka acara pertemuan pada seluruh kades yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan di ruang Reptaloka Pemda (20/7). Dengan melibatkan Kepala BPMD Sahidin Maim, MM, Kepala DPPKAD Darmin, SE .

Dijelaskan Dirwan, untuk saat ini, belum ada kades yang tersangkut dalam kasus hukum dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa. Maka itu, dana desa yang jumlah cukup besar dapat diefektifkan penggunaannya untuk pembangunan desa. Jangan sampai dana desa membawa mudarat bagi pak Kades. Saat ini diakui bantuan ADD yang dikucurkan ke Desa itu, sudah jelas peruntukkannya. Jangan sampai, dengan diterimanya bantuan ADD/DD, kepala desa tersangkut kasus hukum. Maka itu, dihimbau Kades, untuk dapat menjaga etika pemerintahan. Buatlah perencanaan dan program pembangunan di desa yang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakatnya. Tentunya dengan potensi yang ada. Terlebih dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

bupati‘’Kami akui dikucurkannya dana desa ADD/DD menambah percepatan pembangunan. Dan dikucurkan dana langsung ke desa saat ini tak dimungkiri diwilayah dalam Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mulai menimbulkan gejolak. Dimana kades mulai dikeritik warga. Sebagimana penggunaan anggaran diduga sudah diselewengkan. Dengan dikumpulkannya para kades menegaskan tetap gunakan anggaran pada pedoman. Hal ini supaya tidak tersandung hukum,’’tegas Dirwan.

Ia menambahkan, soal pemberhentian perangkat desa. Kades jangan semena-mena dan tetap dilakukan upaya jalan terbaik. Pemberhentian perangkat harus berkordinasi ke BPMD, Camat. Ini mengatisipasi akan polemix di desa itu sendiri. Saat ini pemberhentian perangkat desa oleh para kades. Sudah mulai membuat polemix. Untuk itu, kepada kades mari mengikuti aturan. Jika kades tetap memaksakan kehendak tidak dimungkiri akan tersandung hukum,’’pungkas Dirwan.

darminKepala DPPKAD Bengkulu Selatan Darmin, SE, menegaskan dalam penggunaan ADD/DD diharapkan kades mengacu sesuai dengan aturan. Para kades jangan lagi menunda penggunaan anggaran. Terlebih jika anggaran sudah dicairkan. Sebab, jika ini diabaikan berpengaruh pada pencairan dana tahap selanjutnya. Untuk itu, kades diharapkan secepat mungkin mendorong sukseskan pemerintahan desa baik administrasi maupun pembangunan di desa, karena anggaran desa adalah berasal dari pemerintah,’’‘terangnya.

Lanjut Darmin, dihimbaunya ke kepala desa agar mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan supaya mengerti dalam menggunakan anggaran desa dengan baik. Sehingga tidak tersandung hukum,’’pungkas Darmin.(SAR)