Bengkulu Selatan, Bengkulu; Bupati Bengkulu Selatan (BS) H Dirwan Mahmud, SH menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tetantang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BS tahun 2015.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Yevri Sudianto yang didampingi Wakil Ketua I Susman Hadi, SP, MM, Wakil Ketua II Drs.Yunadi tadi pagi (19/7) di Ruang Rapat DPRD Bengkulu Selatan. Dihadiri Wakil Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM, anggota DPRD BS, Sekda, Kapolres BS, Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Serta Camat Se Bengkulu Selatan.

Bupati  BS sampaiakan laporanBupati BS mengatakan bahwa penyampaian anggaran tahun 2015 ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 03 Mei 2016. Sebagaimana diketahui bahwa hasil audit BPK RI tersebut kabupaten BS, anggaran tahun 2015 yang lalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan mendapat WDP diharapkan pada tahun yang akan datang juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dikatakan Bupati, untuk anggaran pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 811.914.424.453,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 48.885.964.453,00, pendapatan transfer Rp 763.028.460.000,00. Dengan secara umum target anggaran tahun 2015 yang terealisasi Rp 814.663.350.056,40 atau 100,34 persen.

anggota dprd“Pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP),” terang Bupati.

Menurutnya, untuk PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah anggaran Rp 4.639.032.000,00 realisasi Rp 6.033.544.702,00 atau sekitar 131,14 persen, pendapatan retribusi daerah anggaran Rp 25.206.213.034,00 realisasi Rp 2. 426.647.872,00 atau 9,63 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan anggaran Rp 3.458.616.039,00 realisasi Rp 3.458.616.039,00 atau 100,00 persen, lain-lain PAD Rp 15.582.103.380,00 realisasi Rp 39.691.470.528,00 atau 254 persen. Untuk jumlah anggaran Rp 48.885.964.453,00 terealisasi Rp 51.660.279.141,43 atau 105,68. Sementara untuk dana perimbangan terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Rp 604.725.507.000,00 realisasi Rp 602.061.491.852,00 atau 99,56 persen, transfer pemerintah pusat lainnya Rp 142.209.453.000,00 realisasi Rp 142.209.450.000,00 dan transfer pemerintah provinsi anggaran Rp 16.093.500.000,00 realisasi Rp 18.732.129.062,97 atau 116,40 persen. Dengan demikian jumlah keseluruan diatas anggaran Rp 811.914.424.453,00 realisasi Rp 814.663.350.056,40 atau 100,34 persen.

Anggota DPRD saat paripurnaPajak tersebut bersumber pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak antara lain, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara PAD yang bersumber dari retribusi antara lain retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, parkir ditepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, penegendalian menara telekomonikasi, pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, tempat rekreasi olahraga, izin mendidrikan bangunan, izin gangguan, izin perikanan, jasa umum lainnya, balai benih dan jasa usaha lainnya. Namun dari sumber PAD tersebut masih ada yang belum mencapai target.

“Faktor yang menjadi penghambat dan penyebab tidak tercapai target yang ditetapkan. Kedepan kita harus mengambil langka-langkah serta tindakan yang diperlukan,” Ujar Bupati.(SAR)