Manna, Bengkulu Selatan; Sejumlah Pihak Rekanan (Kontraktor) yang meminta Pemerintah untuk segera melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah meraka lakukan pada tahun 2017 yang lalu, kini mulai menemukan titik terang.

Hal ini dikarenakan telah dilakukannya pertemuan antara pihak rekanan, Bupati Bengkulu Selatan, Plt.Sekretaris Daerah, para Kepala OPD terkait, yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, bertempat di ruang rapat Kerja DPRD Bengkulu Selatan yang lalu.

Pada pertemuan tersebut, disepakati secara bersama-sama untuk semua paket proyek yang telah selesai dikerjakan pada 2017 yang lalu namun belum dibayarkan, itu menjadi hutang Pemerintah Daerah dan akan dibayarkan pada APBD Perubahan Tahun 2018 ini.

“Rasionalisasi Anggaran belum bisa dilaksanakan, karena persoalan ini belum termasuk hal yang mendesak, ini merupakan hasil koordinasi kami ke Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap hal ini dan kami dapat pastikan semua hutang terhadap rekanan akan dibayarkan melalui APBD Perubahan tahun ini,”ujar Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan H.Nurmansyah Samid.

Agar misi tidak percaya dikalangan para kontraktor terhadap Pemerintah bisa terjawab, maka akan dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Plt.Sekretaris daerah dan diketahui oleh Bupati serta seluruh unsure pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu Selatan H.Dirwan Mahmud, salah satu solusi agar ini bisa cepat untuk dibayarkan, Bupati menyarankan kepada pihak rekanan untuk melakukan upaya hukum.

“Silahkan para rekanan untuk menuntut Pemerintah Daerah melalui jalur hukum, sehingga bila mana telah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, maka akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembayaran,”ujar Dirwan dalam rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto, didampingi Wakil Ketua I Susman Hadi, SP, MM, Wakil Ketua II Drs Yunadi, Sekretaris DPRD Aswan dan sejumlah anggota Dewan Lainnya.

Menurutnya putusan pengadilan bisa menjadi dasar kekuatan Pemkab BS untuk menganggarkan penggantian uang tersebut. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Kabag Hukum Setda, jika proses pengadilan juga rumit serta kontraktor menolak menggugat, maka bupati sepakat mengikuti keputusan rapat bersama.

“Kalau Pemda pasti bertanggungjawab dengan persoalan ini. Tapi solusinya tentu harus sesuai aturan,” jelas Dirwan.

Karena kontraktor menolak melakukan gugatan, maka dasar penganggaran pembayaran item pekerjaan tersebut adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 dan juga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP.

“Intinya sepakat disitu. Jadi dalam penyusunan LKPJ nanti, harus dimasukan laporan pekerjaan di OPD penerima dana bantuan keuangan provinsi. Dan juga menunggu hasil audit dari BPKP,” imbuh Ketua DPRD BS, Yevri Sudianto.

Ketua Gapeksindo Bengkulu Selatan Hendra Lapino selaku juru bicara pihak rekanan mengatakan, setelah mendenga semua jawaban dari pihak terkait dan intinya Pemerintah bertanggung jawab dan akan dibayarkan melalui anggaran perubahan tahun ini.

“Semu pihak rekanan dapat menerima solusi terbaik dari pertemuan ini, dan pihak rekanan tidak akan melakukan upaya hukum. Kami menerima, karena kejelasan untuk pembayaran hutang ini sudah jelas dijamin oleh Bupati dan Ketua DPRD Bengkulu Selatan,”demikian Hendra.(SAR)