Manna, Bengkulu Selatan; Keseriusan Pemerintah untuk menyapu bersih pungutan liar (pungli) bukan hanya di tingkat pusat, namun hingga ke pemerintahan tingkat yang paling bawah. Presiden RI Joko Widodo tidak main-main dalam memberantas pungli, hal ini dibuktikan dengan terbitnya PerPres Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengingatkan pejabat dilingkungan Pemda Bengkulu Selatan untuk tidak melakukan Pungli (pungutan liar).

“saat ini intelijen pengawasan terhadap pejabat yang melakukan pungutan liar dilingkungan pemerintah sudah menyebar dimana-mana. Waspadalah, intelijen pungli ada diantara kita, ” ujar Dirwan.

Bupati menegaskan, kepada oknum pejabat pemerintah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Dan Kepada semua SKPD harus memasang spanduk dilarang melakukan pungli.

“Pimpinan itu harus tegas kepada bawahannya. Sepuluh ribu rupiah meminta atau mengambil uang masyarakat dalam berurusan kepada Pemerintah tetap itu namanya pungli,” tegas Dirwan.

Rapat Implementasi Inpres Pungli bersama pejabat daerah, diruang rapat Bupati BS, yang dihadiri unsur FKPD BS, Para Camat dan Kades Se Bengkulu Selatan pada Rabu tadi pagi sekira pada pukul 09.00 wib (9/11).(SAR)