Manna, Bengkulu; Banyaknya keluhan yang terjadi di Desa. Sebagaimana para kades keluhkan pendamping desa tidak berfungsi membuat para kades gelabakan cairkan dana desa (ADD/DD), terbukti pencairan dana desa terhambat, lantaran berkas kurang lengkap.
Dan terkait akan hal itu, Bupati BS, H. Dirwan Mahmud, SH ketika dihubungi awak media mengakui adanya laporan para kades yang mengeluhkan pendamping desa tidak berfungsi secara maksimal, lantaran tidak menguasai ilmu pemerintahan desa, terlebih soal proses pencairan dana desa. ”Saya punya usul pendamping desa penting untuk dievaluasi kembali terlebih penerimaannya, sebab perekrutan pendamping desa dulunya dari Provinsi. Sementara jika ada permasalahan tentunya daerah itu sendiri bukan Provinsi,’’terang Dirwan.

H.Dirwan Mahmud,SH

‘’Kita akui proses seleksi penerimaan pendamping desa sebelumnya melalui provinsi, namun akan hal itu banyak terjadi kelemahan dimana banyak pendamping desa tidak memahami tugasnya. Seharusnya perekrutan pendaping desa itu, diusulkan langsung oleh desa atau pun melalui BPMD setempat dan bukan melalui Provinsi. Supaya mereka bisa tahu wilayah dan siapa yang layak di tempatkan. Pendamping desa wajib memiliki nilai lebih, terlebih dalam penguasaan administrasi seperti proses pencairan dana desa. Dan jika pendamping desa tidak menguasai ilmu pemerintahan desa gimana bisa menjalankan tugas dengan baik,’’ujar Bupati Bengkulu Selatan.
Lanjut Dirwan, pendamping desa sebaiknya asli daerah setempat. Ini dilakukan supaya gampang memahami keluh kesah para kades. Komunikasi dengan masyarakat desa tidak bisa baik kalau berbeda pendapat dan tidak saling memahami dengan yang diharapkan kades. Untuk itu, perekrutan pendamping desa perlu ditinjau ulang supaya para pendamping desa bisa bekerja maksimal.
“Saya mohon para pemandu kebijakan dalam hal ini BPMD ikut berperan dengan baik. Kewenangan Kemendes jelas sukseskan pembangunan pedesaan. Akan tetapi, tak kalah penting pendamping desa paham fungsi dan tugasnya”.
Dan untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Sedangkan, tujuan pendampingan desa meningkatkan prakarsa, kesadaran, partisipasi masyarak dengan melalui usulan para kades sehingga apa yang diharapkan para kades, pendamping desa bisa dihandalkan. Sasarannya sukseskan kelancaran dalam tugas administrasi pemerintahan desa,’’tutup Dirwan.(SAR)