Manna, Bengkulu Selatan; Puluhan kontraktor di Bengkulu Selatan mendatangi kantor DPRD Bengkulu Selatan untuk mempertanyakan Anggaran Perubahan DPRD Bengkulu Selatan terkait dengan telah dilaksanakannya perkerjaan yang dilakukan oleh kontraktor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran para kontraktor ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Yevri Sudianto yang juga merangkap selaku Ketua Badan Anggaran DPRD, didampingi oleh Wakil Ketua I Susman Hadi, SP, MM dan Wakil Ketua II Drs.Yunadi serta ketua Komisi I dan II bersama anggota Dewan.

Bukan hanya itu, DPRD Bengkulu Selatan juga mengundang Plt.Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Nurmansyah Samid, Kepala BPKAD H.Sapuan Yunir, Kepala Dinas Kesehatan M.Redwan Arief, M.Kes, Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Ir.Silustero, Kepala Bappeda dan Litbang Ir.Junior Hafis, serta sejumlah pejabat Esselon III yang mendapangi Kepala OPD yang hadir.

Eko Prima Jaya, salah seoraqng kontraktor yang mewakili rekan-rekannya dalam kesempatan rapat bersama ini mempertanyakan tentang kejelasan dana APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan yang hingga hari ini belum ada titik terang untuk pencairan keuangan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Kami para kontraktor, hari ini sengaja datang ke kantor DPRD ini untuk mempertanyakan kejelasan Anggaran Perubahan, karena semua kewajiban kami telah kami laksanakan , tetapi belum dibayar oleh pihak terkait, intinya apa yang menajadi permasalahan Kabupaten hingga belum dapat membayarkan tagihan kami????,”ujar Eko.

Hal ini mendapatkan tanggapan yang serius dari Ketua DPRD Bengkulu Selatan yang sekaligus memimpin pertemuan antara Legislatif, Eksekutif dengan para kontraktor.

“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh para kontraktor untuk mempertanyakan hal ini. Untuk lebih jelasnnya akan dijawab oleh Plt.Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan dan OPD terkait,”kata Yevri.

Diakui Ketua DPRD Bengkulu Selatan, bahwa pada tanggal 26 September 2017 yang lalu , telah diterima surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menyikapi polemic yang terjadi, Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nurmasyah Samid menyampaikan bahwa terkait dengan belum dikucurkannya dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ini dikarenakan proses yang belum ditangani secara professional oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Semua proses dari Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan dengan baik, namun belum disikapi secara profesional oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Maka dari itu, apapun yang terjadi terkait dengan dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Bengkulu, tetaplah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan melalui OPD terkait di Bengkulu Selatan,”terang Nurmansyah Samid.

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, apabila pada pukul 00.00 wib nanti malam (30/12) Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengucurkan dana bantuan keuangan tersebut, maka itu menjadi hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pihak Kontraktor.

“Kita tunggu hingga pukul 00.00 wib nanti malam, apabila dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dikucurkan, maka semua pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor (yang telah PHO) menjadi hutang Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Dan apabila ternyata Pemerintah Provinsi Bengkulu mengucurkan dana tersebut, maka BPKAD siap kerja ekstra untuk proses pencairan ke pihak kontraktor,”demikian Sapuan Yunir.

Sementara itu, Ditambahkan oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan, agar kiranya para kontraktor tetap sabar dan tenang hingga ke pukul 00.00 wib nanti malam.

“Saya berharap kiranya para kontraktor tetap tenang, apabila hingga pukul 00.00 wib nanti malam dana tersebut belum ada kejelasannya, maka pihak Eksekutif dan Legislatif akan mengambil langkah-langkah untuk mempertanyakan surat yang telah disampaikan ke DPRD Bengkulu Selatan tertanggal 26 September 2017 yang lalu,”demikian Yevri.

Pertemuan antara kontraktor, Legislatif dan Eksekutif ini berjalan dengan lancar. Para kontraktor harus menerima penjelasan dari pihak OPD terkait dan PLt.Sekretaris Daerah. Bahwa semua kegiatan proyek yang telah PHO itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah terlepas ada ataupun tidak dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut.(SAR)