Manna, Bengkulu Selatan; Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan dalam rangka penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum untuk warga miskin yang dipimpin lansung Ketua DPRD BS Yevri Sudianto, dihadiri Wakil Ketua I DPRD BS Susman Hadi, SP, MM, Wakil Ketua II Drs.Yunadi Bupati BS H.Dirwan Mahmud, SH, Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, SE, MM, Sekretaris Daerah Rudy Zahrial, Sekretaris Dewan Herman Sunarya, Unsur FKPD, Para Kepala SKPD, Pejabat Esselon III dan seluruh Camat serta undangan lainnya.

Ketua Panitia Khusus I Isurman, SH sebagai juru bicara pansus I yang diberi kewenangan untuk membahas Raperda Bantuan Hukum untuk warga miskin mengatakan, setelah melalui rapat Pansus I, 6 Fraksi DPRD menyetujui untuk penetapan Perda bantuan Hukum bagi warga miskin, hanya Fraksi Demokrat yang diketuai Faizal Mardianto yang menyatakan setuju namun perlu dipertanyakan kembali mekanisme raperda inisiatif bantuan hukum bagi warga miskin.

“Pada initnya semua setuju untuk ditetapkan menjadi Perda untuk bantuan hukum bagi warga miskin, namun Fraksi Demokrat yang meminta untuk ditinjau kembali mekanismenya,”ujar Isurman.

Selanjutnya Paripurna DPRD Bengkulu Selatan juga mendengarkan penyampaian Panitia Khusus (Pansus) II yang diketuai Agusman Jahim, SH dalam pembahasan Raperda Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda) dan Penanganan Penanggulangan Bencana mengatakan, 7 Fraksi DPRD telah menandatangi dan menyetujui untuk dijadikan Perda.

“Semua Fraksi sudah menyetujui dari Raperda untuk segera ditetapkan menjadi Perda, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ditetapkan,”kata Agusman.

Namun dalam catatan Pansus II agar draf RIPDA untuk ditambahkan Wisata Kuliner Air Nelengau, Wisata Pemancingan di Bunga Mas, dan Wisata Alam Lubuk Langkap.

Setelah mendengarkan pemaparan dari 2 Pansus, Yevri Sudianto selaku pimpinan rapat menanyaan persetujuan secara keseluruhan kepada anggota DPRD untuk disahkan menjadi Perda.

penetapan-perda-2
Ketua DPRD BS Yevri Sudianto Ketika Menandatangani Perda

“Alhamdulillah semua sepakat dan sependapat serta menyetujui untuk penetapan Perda Bantuan hukum untuk Warga Miskin, Ripda dan Penanggulangan Bencana,”ujar Yevri.

Bupati Bengkulu Selatan H.Dirwan Mahmud, SH, sangat mengapresiasi terhadap keputusan DPRD Bengkulu Selatan tentang penetapan PERDA Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, RIPDA, Dan Penanggulangan Bencana.

Setelah penetapan 3 Perda oleh DPRD Bengkulu Selatan, dan waktu rapat pun dijeda hingga 30 menit, akhirnya Rapat Paripurna pun dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Raperda dari Kepala Daerah tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD BS Yevri Sudianto.

Pembahasan Raperda tentang susunan perangkat daerah yang dibahas oleh Komisi I DPRD Bengkulu Selatan yang diketuai oleh Dodi Martian, S.Hut, MM dan selaku juru bicara komisi mengatakan, Seluruh fraksi DPRD Menyepakati susunan Nomenklatur perangkat daerah untuk beberapa SKPD yang digabung, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Gabung dengan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

penetapan-perda-4
Bupati BS H.Dirwan Mahmud, SH Ketika Menandatangani Perda

Ketua Komisi I Dodi Martian menjelaskan Nomenklatur perangkat daerah yang akan ditetapkan dalam Perda oleh DPRD Bengkulu Selatan adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipelogi A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipelogi A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tipelogi A, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipelogi A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipelogi A, Dinas Pertanian tipelogi A, Dinas Sosial tipelogi A, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipelogi A, Dinas Ketahanan Pangan tipelogi A, Dinas Kelautan dan Perikanan tipelogi B, Dinas Kesehatan tipelogi B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipelogi B, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang tipelogi B, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan tipelogi C, Dinas Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik tipelogi B, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipelogi B, Dinas Koperasi, UKM, Perindusterian dan Perdagangan tipelogi B, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipelogi B, Dinas Pariwisata tipelogi C, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tipelogi C, Dinas Perhubungan tipelogi C.

penetapan-perda-3
Fhoto bersama Eksekutif dan Unsur Pimpinan Legislatif

Sementara untuk Badan Daerah terdiri dari Badan Keuangan Daerah tipelogi A, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipelogi A, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipelogi C, Badan Penaggulangan Bencana Daerah tipelogi A, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tipelogi C. Hal berbeda dengan Kecamatan dari 11 Kecamatan di Bengkulu Selatan, hanya Kecamatan Bunga Mas yang menyandang tipelogi B selebihnya menyandang tipelogi A.

Dilanjutkan Dodi Martian, 7 fraksi DPRD setuju dari Raperda untuk ditingkatkan menjadi Perda. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bengkulu Selatan akhirnya menetapkan Peraturan Daerah Bengkulu Selatan tentang Susunan Perangkat Daerah.(SAR)