Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu Pengerukan material galian C dengan alasan normalisasi Aliran Sungai Air Nipis oleh PT.Pesona Karya Abadi (PKA) di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim yang telah berjalan beberapa bulan sebagai upaya pengendalian alira sungai air nipis dan penanganan bencana abrasi Desa Darat Sawah, layak untuk di tinjau kembali. Pasalnya adanya masyarakat yang melaporkan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu Selatan terkait pengerjaan normalisasi yang dilakukan oleh PT.PKA.
Hal ini membuat anggota DPRD Bengkulu Selatan yang dipimpin Wakil Ketua II Drs. Yunadi bersama Ketua Komisi II Faizal Mardianto, Ketua Komisi III Isurman dan anggota DPRD Hatta Endrita, Farizal, Yadera Su’id, dan Hilianto MH melakukan inspeksi mendadak (sidak) kelokasi normalisasi di Desa Darat Sawah Seginim.
Hal mengejutkan ketika para wakil rakyat ini bertemu dengan Plt.Kepala Dinas PU Bengkulu Selatan Ir.Iskandar di lokasi normalisasi.

 

IMG-20160905-WA0029

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada Plt.Kadis PU terkait normalisasi, Ir.Iskandar terkesan mengelak dan seolah-olah menutupi dengan dalih tidak mengetahui tentang kubikasi material galian C yang diangkut dan dijual oleh PT.PKA.

“Saya tidak tahu berapa kubik yang sudah dikeluarkan, hanya saja PT.PKA mengambil dan menjual material tersebut untuk biaya operasional dikarenakan dalam pengerjaan ini Pemerintah Daerah tidak ada anggaran untuk normalisasi,”terang Iskandar.

IMG-20160905-WA0031

Ditambahkan oleh Iskandar, sebenarnya tahun 2016 ini melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VII anggaran normalisasi sudah di anggarkan pada APBN 2016 namun dikarenakan adanya pemangkasan APBN maka anggaran normalisasi dibatalkan.

Mengingat pentingnya akan hal ini karena menyangkut bencana abrasi maka Pemkab Bengkulu Selatan melalui surat No.540/724/K.ESDM/2016 tertanggal 23 Mei 2016 memberikan rekomendasi dan kebijakan kepada PT.PKA untuk melakukan penambangan komoditas batu sungai (galian C) yang mana kebijakan tersebut ditanda tangani oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, SE, MM.
Sementara berdasarkan rekomendasi dari Dinas PU Bengkulu Selatan melalui surat No.610/155/DPU/BS/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditanda tangani oleh Plt.Kepala Dinas PU Ir.Iskandar menunjuk PT.PKA untuk melakukan pengerukan sedimentasi yang mengendap dengan luas area panjang 1.100 meter, lebar 100 meter dan kedalaman 3 meter.

Karena belum mendapatkan ketrangan yang maksimal, anggota DPRD akhirnya menuju rumah kepala Desa Darat Sawah dan menanyakan langsung tentang dasar pengusulan Normalisasi oleh Warga Desa Darat Sawah.

Kades Darat Sawah Hayanto mengatakan pihaknya hanya sebatas membuat usulan tentang penaggulangan bencana abrasi kepada pemerintah daerah dan seterusnya kades menyatakan tidak tahu tentang perizinan normalisasi tersebut. Karena setelah melakukan pengerjaan normalisasi ini Desa Darat Sawah sedikit sudah teratasi tentang bencana abrasi walaupun itu belum tuntas.

“Soal izin normalisasi kami tidak mengetahuinya, namun kami memang pernah mengusulkan untuk penanganan bencan abrasi yang kerap terjadi bila sungai air nipis ini dalam keadaan rawang (bahasa daerah serawai,=banjir), “ujar Kades.

Kades juga menambahakan bahwa pihaknya mendapat surat tembusan dari pengawas teknis PU Yaparin yang intinya meminta kepada PT.PKA segera malakukan penanggulangan pengamanan alur sungai Desa Darat Sawah yang tertanggal 1 September 2016. Dalm Surat tersebut Pengawas Teknis meminta PT.PKA melakukan:
1. pemasangan cesdam/tembok penahan sedimentasi dari hulu,
2. Pembentukan tanggul pengaman sepanjang alur sungai yang mendapat dampak akibat pekerjaan.
3. Mengarahkan alur sungai atau pemasangan grip yang akan membahayakan pemukiman.

Dilanjutkan Kades dalam surat tersebut Pengawas teknis juga Meminta kepada PT.PKA yang telah banyak melakukan pembuangan sedimentasi agar:
1. Pengurangan armada, jangan sampai melampaui standar yang sudah disarankan. 2. Jangan sampai kegiatan ini meresahkan masyarakat
3. Memperbaiki jalan yang rusak akibat laluntas kendaraannya.
Setelah mendapatkan keterangan dari Kades, Anggota DPRD Bengkulu Selatan yang dipimpin Waka II Drs.Yunadi meninggalkan Desa Darat Sawah dengan sejumlah permasalahan perizinan yang harus segera dikaji ulang.(SAR)