Bersadarkan Putusan Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, majelis hakim akhirnya memutuskan :

Menyatakan:
1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

Dengan demikian perselisihan terkait tapal batas antara Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terselesaikan, tetap sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2003.

Dari hasil Putusan MK ini tentunya menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan baik itu reaksi dari masyarakat Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Salah satubentuk reaksi dari masyarakat Bengkulu Selatan sendiri adalah bentuk kekecewaan tentunya, karena dalam pengajuan proses membawa soal ini ke ranah hukum (Mahkamah Kontitusi-red) sudah menguras dana sebesar Rp. 2 Miliar yang tentunya dana yang cukup besar apa bila dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Di perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma pada Sabtu, 27/07/2013 terpasang spanduk yang bertuliskan Kami warga Bengkulu Selatan menolak kedatangan Bupati yang telah menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 2 Miliar untuk tapal batas Seluma Manna Kaur”. Hal ini tentunya adalah sebuah apresiasi kekecewaan dari masyarakat atas kegagalan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang tidak memenuhi harapan untuk memenangkan Sengketa Tapal Batas di Bengkulu Selatan.

Untuk melihat hasil keputusan MK terkait Pengujian UU No.3 Tahun 2003 dapat anda download dan klik disini

LEAVE A REPLY