Manna, Bengkulu Selatan; Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah I Kantor Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan H.Em Jailani dengan tegas membantah tudingan yang di lemparkan BPD Desa Selali yang menyatakan adanya keberpihakan Inspektorat Daerah (Ipda) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kades Selali Akbali Zuhriwan.

“Mengacu pada perundang-undangan dan peraturan daerah yang ada, maka LHP Kades Selali sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adanya saksi yang diperkuat dengan rekaman video saat penggerebekan,” ujar Irban I, H.Em Jailani.

Ditegaskan H.Em Jailani, Irban I yang memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pino Raya, Pasar Manna, dan Manna ini, hasil pemeriksaan saksi sudah mencukupi untuk memberikan rekomendasi sanksi bagi kades yang tertuang pada LHP, mulai dari sanksi ringan hingga berat. Untuk menyusun LHP tersebut, mereka juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus terlebih dulu mengumpulkan barang bukti dan saksi sebelum memberikan rekomendasi. Selanjutnya kewenangan bupati untuk memutuskan sanksi bagi kades, bukan inspektorat ataupun BPD.

Kita juga turun langsung ke Desa dan lebih dari 4 orang saksi yang kita periksa, mulai dari warga yang mengadu, Kepala Dusun, BPD, termasuk juga warga yang melakukan penggerebekan. Jadi kalau BPD Selali menuding adanya keberpihakan dalam LHP, silahkan saja,”terang Jailani.

Sebelumnya BPD Selali menuding Inspektorat daerah berpihak, Kades Selali akbali Zuhriwan alias Iwan pun menuding LHP dirinya adalah rekayasa dan mengada-ada. Menurut Iwan, LHP tersebut yang menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan amoral berkurungan dengan perempuan bersuami sudah dua kali, pertamanya di kota Bengkulu dan yang kedua di salah satu hotel kamar nomor 3 di Kota Manna, itu tidak disertai dengan bukti yang cukup.

“Saya tidak pernah melakukan perbuatan amoral tersebut, kalau memang ada yang melihat saya berkurungan dengan istri orang di dalam kamar hotel di Kota Manna, siapa orangnya dan tunjukan pada saya,”ujar Iwan dengan nada kesal.(SAR)