Bengkulu Selatan, Bengkulu – Warga Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali datangi Bupati BS H Dirwan Mahmud, SH. Terkait atas tuntutan kepada Kepala Desa (Kades) Sapirin yang telah terbukti menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh inspektorat belum lama ini.
Hasil LHP ada tiga pilhan yang diajukan pada Bupati BS yakni pemberhentian permanen, pemberhentian sementara dan pembinaan. Namun LHP tersebut belum sampai ketangan Bupati BS. Karena masih berada dibagian hukum Pemda BS. Oleh sebab itu warga desa setempat datang ke Pemda BS untuk menanyakan LHP yang akan diberikan kepada Bupati. Bupati BS, Senin (8/8) mengatakan bila terbukti LHP yang diterima nanti maka akan dilakukan pemecatan. Karena sudah jelas Kades sudah menggunakan ADD menyalahi aturan.
Padahal ADD tersebut untuk pembangunan yang sesuai dengan persetujuan warga. “Saya belum terima LHP. Namun kalau sudah terbukti akan dilakukan pemecatan atau berhenti secara permanen,”katanya.
Salah seorang warga setempat yang menjadi algojo tentang pemberhentian Kades dari jabatan yakni Sukurdin (40) bersama rekannya yang datang ke Pemda BS Nisar (40), Erlan (35), Wahin (55), Mudin (60 dan Suin (35) setuju bila Kades diberhentikan dari jabatan. Namun kalau LHP yang akan disampaikan Bupati nanti tidak sesuai dengan harapan maka warga akan kembali menuntut Kades mundur dari jabatan. “Kalau LHP tidak sesuai harapan maka ratusan warga akan menuntut kembali,”tegasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Kades telah menggunakan ADD dianggap menyalahi aturan. Yang sudah membeli peralatan organ tunggal seharga Rp 80 juta dan mobil kijang Rp 20 juta beberapa bulan yang lalu. Peralatan tersebut akan ia gunakan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun pembeilian tersebut dianggap warga menyalahi aturan penggunaan anggaran. (sar/dc)