Manna, Bengkulu Selatan; Melihat banyaknya gejolak terhadap pengerjaan proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan yang menelan dana hingga puluhan Milyar Rupiah di Bengkulu Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Selatan, Rohayatie, SH, MH, Memberikan Himbauan Kepada seluruh Kontraktor yang mengerjakan Proyek didaerah Bengkulu Selatan agar dapat bekerja dengan baik dan menuruti aturan Undang-undang yang berlaku.

Kekhawatiran akibat banyaknya aktifitas pekerjaan Proyek Berasal dari dana APBD dan APBN disalurkan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkulu Selatan membuat khawatir Kajari tidak tuntasnya sejumlah proyek pemerintah yang sedang dikerjakan di Daerah Bengkulu Selatan, nampaknya tidak hanya menjadi perhatian DPRD dan Pemkab saja. Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Selatan pun, ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah proyek yang beberapa diantaranya dikhawatirkan tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Selatan, Rohayatie, SH, MH menegaskan, pihaknya mengaku mengawasi seluruh pengerjaan proyek pembangunan yang didanai pemerintah. Dirinya meminta, para kontraktor mengerjakan pembangunan sesuai dengan kontrak kerja dan peraturan-peraturan yang berlaku.

“Sejumlah proyek Pemerintah baik melalui dana APBD maupun APBN yang ada di Bengkulu Selatan tentu sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mengawasi termasuk Kejaksaan,” ujar Rohayatie.

Kajari menambahkan, para pengusaha harus mempertanggungjawabkan setiap penyerapan anggaran dari pembangunan-pembangunan tersebut. Jika tidak, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi temuan kejaksaan yang bisa diseret ke ranah hukum.

“Bila mana ada temuan dalam pengerjaan paket proyek Pemerintah, bukan tidak mungkin untuk menyeret kontraktornya ke ranah hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu saya hanya mengingatkan kepada kontrkator bekerjalah sesuai dengan apa yang sudah tertera ketika menadatangani kontrak kerjanya,”Tegas Rohayatie.

Dilanjutkan Rohayatie, Kejaksaan tidak akan tebang pilih terhadap kontraktor bila ditemukan permasalahan ataupun dugaan mark up yang dilakukan pelaksana proyek.(SAR)