Bengkulu Selatan, Bengkulu; Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu, Emex Verzoni SE mengimbau semua instansi publik, agar tidak menutup-nutupi informasi kepada masyarakat. Sebab saat ini sudah era keterbukaan publik dan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pubik.

“Selama tidak ada aturan yang mengharuskan informasi itu dirahasiakan, maka informasi itu wajib disampaikan ke publik dan jangan ditutup-tutupi,” katanya saat sosialisasi keterbukaan informasi publik di Hotel Duta, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, Emex mengingatkan pihak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD ataupun sumbangan masyarakat dan atau bantuan luar negeri, dapat mematuhi aturan tersebut. Sebab dengan adanya keterbukaan informasi ini, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik yang bebas dari korupsi.

“Dengan keterbukaan informasi, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi, sehingga jika ada instansi yang menutupi-nutupi informasi publik, maka instansi itu melanggar UU keterbukaan publik, oleh karean itu laporkan pada kami dan bisa menjadi sengketa publik,” tutup Emex yang didampingi Ifsanusi S Sos Msi salah satu anggota KIP dan Dra Hj Saftanti Nugroho sekretaris KIP.

Sementara itu, Kabag Humas Pemda BS, Yulius Saisar SH menyatakan dengan adanya sosialisasi keterbukaan publik tersebut, maka menjadi pengetahuan bagi instansi-instansi pemerintahan di BS. Dengan begitu, ke depan dapat selalu menginformasikan kepada publik setiap informasi yang berhak diketahui publik.

“Semoga adanya sosialisasi ini, ke depan akses warga untuk mendapatkan informasi publik semakin mudah dan pihak instansi tidak lagi menutup-nutupi informasi yang seharusnya diketahui warga,” ujar Yulius.(SAR)