Manna, Bengkulu Selatan; Terkait adanya laporan dari masyarakat Desa Kembang Seri yang disampaikan ke DPRD Bengkulu Selatan beberapa waktu yang lalu, Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan Isurman, SH menyatakan akan segera melakukan pemanggilan Dinas terkait guna memastikan bahwa material yang diberikan ke warga Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya selaku penerima program BSPS yang sumber dananya melalui APBN tahun 2016 itu merupakan material jenis kayu asal-aslan atau bukan.

“Terkait soal laporan warga Desa Kembang Seri ke DPRD, kami akan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait yang menangani program BSPS ini,”ujar Isurman.
Terhadap keluhan warga Kembang seri, lanjut Isurman, DPRD Bengkulu Selatan secara kelembagaan sudah menanggapi hal tersebut dan akan segera melakukan pemanggilan pihak terkait.

Dikatakannya, BSPS ini murni bantuan dari pemerintah pusat untuk warga yang rumahnya tidak layak huni. Oleh sebab itu pemerintah melakukan program untuk warga miskin. Bantuan tersebut sebenarnya setiap warga menerima uang sebesar Rp 15 juta per orang. Namun dalam pencairan uang tersebut dilakukan dua tahapan.

“Oleh pihak yang bersangkutan uang tersebut dibelikan material namun kayu yang diberikan pada warga tidak dapat diterima. Alasannya kayu yang diberikan merupakan kau yang tidak layak diantaranya kayu kemang, pelawi dan lawu,”ujar Isurman.

Menurutnya, bantuan BSPS dari pemerintah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Karena warga di Kabupaten BS masih banyak yang rumahnya tidak layak huni. Dengan demikian sudah barang tentu warga di Kabupaten BS masih banyak yang miskin. Dengan adanya bantuan ini hendaknya pihak terkait agar menyalurkan bantuan tidak menyalahi aturan.

”Kalau memang terbukti bahwa bantuan tidak layak maka mereka wajib untuk menggantikannya,”ungkap Isurman.

Dengan demikian, Komisi III DPRD Bengkulu Selatan telah menjadwalkan untuk memanggil Dinas PU Bidang Cipta Karya untuk meminta keterangan dalam persoalan BSPS ini.

“Pada Sabtu mendatang (15/10) kami akan memanggil Dinas PU Bidang Cipta Karya untuk meminta keterangan terkait persoalan itu, dan bila memang benar kayu tersebut tidak layak untuk digunakan, maka pihak rekanan mereka berkewajiban untuk mengganti,”tegas Isurman.(SAR)