JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mulai dari proses penyelenggaraan, dana hingga visi-misi calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Hal itu terungkap dalam konferensi pers laporan lima lingkup capaian kinerja KPK di 2013 dengan tema ”Persembahan untuk Negeri 10 Tahun KPK” di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja menyatakan, dari kajian dan penelitian KPK atas beberapa penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah masih terdapat berbagai potensi money politics (politik uang).

Dua di antaranya terjadi pada Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari temuan tersebut, KPK akan mengawal proses Pileg dan Pilpres 2014. ”Rencananya kami akan menginduksi capres,” ujar Adnan saat menggelar jumpa pers. KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik peserta pemilu, serta para capres dan cawapres.

Sistem pengawasan tersebut dilakukan dengan penandatanganan dan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari capres-cawapres, pengawalan proses penyelenggaraan pemilu, dan pengawasan masalah pendanaan peserta pemilu. ”Semua akan kita kawal agar proses pemilihan wakil rakyat dan capres itu bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Untuk induksi, capres-cawapres akan diundang ke Gedung KPK untuk berdialog dengan jajaran KPK mengenai visi-misi mereka. Menurutnya, visi-misi capres itu harus diingat bahwa nantinya akan menjadi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Indonesia untuk lima tahun ke depan bila sang calon terpilih. Mereka akan diundang sebelum visi-misi diserahkan ke KPU.

KPK, menurut dia, akan memberikan masukan mengenai kajian KPK yang sudah digarap selama ini. Untuk LHKPN, caleg dan capres-cawapres bisa saja menolak. Untuk LHKPN caprescawapres nantinya ada pakta integritas seperti yang dilakukan KPK dengan calon kepala daerah. Dia menuturkan, untuk setoran dana pemilu partai, KPK belum turun sebelum ada laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena laporan dana itu adalah kewenangan PPATK.

”Semua diaudit PPATK. Jadi kalau laporan PPATK yang dianggap berpotensi, itu dikirim ke kami. Kita akan dalami,” tegasnya. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pencegahan Zulkarnain mengatakan, laporan dana parpol yang sudah diserahkan ke KPU patut dicermati apakah sudah dilaporkan dengan benar atau tidak.

Berikutnya, apakah para caleg sudah membuka rekening untuk dana kampanyenya kemudian terbuka untuk diakses publik? ”Ini perlu diperhatikan. Biasanya mau pilkada atau pemilu, ada dana-dana yang diambil secara tidak sah untuk kepentingan partai dan calon,” ujar Zulkarnain kemarin.

Dari hasil kajian dan penelitian KPK, dana optimalisasi di kementerian/lembaga, dana bantuan sosial, dan dana hibah sangat potensial dan rawan penyimpangan. Bahkan bisa saja dimanfaatkan partai tertentu untuk kepentingan 2014.

Sumber: Seputar Indonesia, 31 Desember 2013

LEAVE A REPLY