Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Ketua KPK Abraham Samad menilai, penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye merupakan pelanggaran hukum pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Apalagi jika yang menggunakan fasilitas itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.

Kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa langsung menyelidiki pejabat yang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye untuk kemudian dilaporkan ke Kepolisian.

“Semua penyelenggara negara dan pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Intinya itu, karena itu pelanggaran pidana. Apakah KPK akan ikut menyelidiki pelanggaran seperti itu? Ada kan fungsi Bawaslu dan KPU yang akan meneliti lebih jauh,” ujar Abraham di Jakarta, Kamis (27/3).

Sebelumnya Rabu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berangkat ke Lampung untuk berkampanye dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Meski untuk kepentingan Partai Demokrat yang ia pimpin, SBY tetap dalam pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden.

Menteri Koodrinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan, fasilitas negara tersebut akan dilepas sesaat sebelum SBY berkampanye di Lampung. Menurutnya cara seperti itu tidak melanggar Undang-Undang Pemilu.

incoming search terms:

  • kpk falitas nengara

LEAVE A REPLY