Manna, Bengkulu Selatan; Setelah jeda makan siang, sekitar pukul 14.05 WIB acara Musyawarah Daerah IX Partai Golkar dengan agenda memilih ketua pimpinan daerah (DPD) Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan (05/11).

Pada saat itu, Ketua Kosgoro 1957 BS Anuar Sanusi mengangkat tangan sambil mengatakan Intrupsi. Dalam intrupsinya Anuar menyampaikan, bahwa Musda yang dilaksanakan hari Sabtu (5/11/16) di Gedung Reptaloka Pemkab BS itu cacat hukum.

Anuar menuding bahwa dalam pelaksanaan Musda IX Golkar di BS ini diduga telah direkayasa. Karena Anuar sanusi merasa kalau dirinya yang merupakan ketua Kosgoro Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Ketua Kosgoro BS atas nama Dodi Martian dianggapnya palsu.

“Musda IX Golkar Bengkulu Selatan ini cacat hukum, karena tidak melibatkan Kosgoro sebagai Ormas pendiri partai Golkar,” kata Anuar Sanusi.

Menurut Anuar Sanusi pelaksanaan Musda IX ini tidak sesuai dengan AD/Art Partai Golkar. Dimana dalam AD/ART Partai Golkar dikatakan bahwa jabatan ketua DPD Partai Golkar paling lama hanya dua periode.

“Susman Hadi sudah 2 periode jadi Ketua DPD II Partai Golkar Bengkulu Selatan. Artinya  Susman tidak boleh mencalonkan diri kembali. Bila masih di perbolehkan, maka Musda IX Partai Golkar Kabupaten bengkulu Selatan ini dinilai cacat hukum,” tegas Anuar Sanusi, sambil mengambil mikropun dan palu dari pimpinan musyawarah.

Untuk menenangkan situasi, akhirnya rapat musyawarah dihentikan sejenak. Dalam masa tenang beberapa saat tersebut, Sekretaris DPD Tingkat I Provinsi Bengkulu Samsu Amanah mempertanyakan keabsahan legalitas mandat yang ada pada Anuar Sanusi dan juga Dodi Martian.

Setelah diteliti, Anuar Sanusi ternyata mendapat mandat dari pimpinan pusat ormas pendiri Kosgoro 1957, yang ditandatangani oleh Agus Prihartono. Sementara Dodi Martian mendapat mandat dan ditandatangani oleh Tomi Edison. Hal ini artinya ada dua kepengurusan Ormas Kosgoro dengan versi yang berbeda di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Karena intrupsi atau tanggapannya tidak di respon oleh pimpinan musyawarah, Anuar Sanusi pun akhirnya melakukan aksi walk out (WO) dari ruang musyawarah sambil mengatakan akan melakukan upaya hukum ke DPD Pusat melalui DPD tingkat Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya ketika acara Pembukaan Musda IX Partai Golkar Bengkulu Selatan, dalam keterangan pers nya Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Bengkulu DR.H.Imron Rosyadi mengatakan, seseorang ketua DPD boleh mencalonkan diri kembali walapun sudah 2 periode dengan syarat harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

“Walaupun sudah 2 periode, boleh mencalonkan diri kembali dengan syarat harus ada Rekomendasi Dari DPP Partai Golkar. Bila Rekomendasi DPP tidak ada, tentu tidak akan boleh untuk maju sebagai calon ketua DPD,”teran Imron.

Musyawarah akhirnya dilanjutkan dengan memilih Ketua Pimpinan Daerah. Karena calon tunggal, maka Susman Hadi secara aklamasi terpilih kembali menjadi ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bengkulu Selatan untuk yang ketiga kali.

“Terima Kasih kepada semua kawan-kawan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, Organisasi Sayap Partai Golkar yang telah mempercayakan kembali kepada saya untuk memimpin DPD II Partai Golkar untuk masa bhakti 4 tahun kedepan,”ujar Susman ketika dijumpai diruang kerja Ketua DPD II Partai Golkar Bengkulu Selatan Senin (07/11).

Dilanjutkan Susman, walau dirinya merupakan calon tunggal ketika Musda IX Partai Golkar Bengkulu Selatan, pelaksanaan Musda IX tetap berpedoman pada AD/ART dan juklak, juknis Partai berlambang pohon beringin ini.

“Walaupun ada yang melakukan aksi WO, Musda tetap berjalan sesuai dengan aturan Partai. Dan yang dilakukan kawan-kawan yang WO itu adalah bagian dari Demokrasi, mereka berhak untuk menyalurkan aspirasi mereka. Hanya saja Surat Mandat yang di Pegang Kosgoro 1957 Pimpinan Anwar Sanusi adalah surat mandat untuk melakukan pemilihan kepengurusan baru Kosgoro, bukan surat mandat untuk mengikuti ataupun melaksanakan Musda IX Partai Golkar,”terang Susman.(SAR)