Bagi masyarakat Bengkulu Selatan yang belum melakukan rekam data untuk e-KTP di Bengkulu masih ada waktu untuk datang di Kantor Kecamatan Setempat, sampai tanggal 31 Oktober 2012.

Pelaksanaan pendataan dan perekaman data e-KTP di Bengkulu Selatan belum sepenuhnya terealisasi secara menyeluruh, terbukti ketika penulis mewawancarai salah seorang warga di kota Manna Bengkulu Selatan pada hari ini 29 Oktober 2013 belum mendatangani Kantor Kecamatan dimana yang bersangkutan tinggal.

Hal ini membuktikan, apakah kesadaraan dari warga masyarakat yang kurang mengindahkan himbauan pemerintahm atau kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat, nyatanya ketika ditanya alasan mengapa belum mengurus e-KTP di Bengkulu Selatan jawabnya “saya belum sempat, dan saya takut sulit untuk mengurusnya disana” demikian dititrkan oleh Adtyawarman salah seorang warga Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan

Kalau melihat fakta seperti ini masih dipandang perlu adanya sosialisasi lebih lanjut oleh Instansi terkait di daerah setempat.

Untuk maysarakat yang belum memahami Fungsi dan Kegunaan E-KTP adalah:

1. Sebagai identitas jati diri

2.Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

3.Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

4.  Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 5.

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

(sumber: http://www.e-ktp.com)

Heri Artha

 

LEAVE A REPLY