Bengkulu Selatan; Masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) yang tersandung masalah hukum akan dibantu oleh pemerintah daerah. Pemda BS memberikan bantuan hukum dengan menyiapkan pengacara gratis. Hanya saja itu bisa terwujud bila Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD BS tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
“Kalau raperda tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini disahkan menjadi perda, nantinya masyarakat miskin di BS yang tersandung hukum akan dibantu oleh daerah,” kata Waka I DPRD BS Susman Hadi, SP, MM ditemui usai paripurna.

paripurna raperda

Dijelaskan politisi Golkar ini, bentuk bantuan hukum yang diberikan seperti menyiapkan pengacara atau kuasa hukum untuk mendampingi selama proses hukum berjalan. Biaya untuk kuasa hukum ini akan ditanggung APBD. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, menurut DPRD penting mengingat masyarakat miskin juga perlu mendapatkan keadilan. “Setelah jadi perda, maka kita akan menyiapkan anggarannya,” kata Susman.

Ada 2 raperda inisiastif yang diparipurnakan dalam rapat paripurna DPRD BS. Meliputi raperda pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan raperda tentang tata cara penyusunan prolegda. Raperda inisiatif disampaikan oleh Waka I DPRD BS Susman Hadi. Sedangkan raperda usulan eksekutif ada 2 yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin, yaitu raperda tentang pengembangan distribusi distinasi pariwisata dari Dishubkominfobudpar dan raperda tentang penanggulangan bencana usulan dari BPBD.

anggota dprd

Ditambahkan Bupati BS Dirwan Mahmud, SH, keberadaan raperda tentang pengembangan distribusi distinasi pariwisata ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten BS. Bila nanti disahkan menjadi perda, keberadaan perda pariwisata ini akan menjadi landasan hukum untuk menggali, menggarap dan mempromosikan wisata BS.

“Kita akan jual wisata kita keluar, salah satunya dengan mempromosikannya dalam acara atau event tingkat nasional. Meskipun butuh anggaran besar, tapi agar pariwisata kita bisa berkembang akan kita siapkan anggarannya. Sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD bagi BS,” jelas Dirwan (SAR)