Manna, Bengkulu Selatan; Rencana Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin akan segera terwujud, pasalnya anggota Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan telah menganggendakan Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Raperda Bantuan Hukum warga Miskin Menjadi Peratura Daerah (Perda). Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto ketika usai memimpin rapat Bamus (11/10).

“Bantuan hukum bagi warga miskin akhirnya akan dibahas di paripurna pada hari Senin yang akan datang. Karena sangat disayangkan kalau bantuan hukum untuk warga miskin digerogoti oleh orang tak bertangung jawab,”kata Yevri.

Dikatakan Yevri Sudianto, dengan disetujuinya Raperda ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga miskin tentang bantuan hukum. Oleh sebab itu nantinya akan dibahas pada Paripurna. Dan bila ada warga yang kurang mampu butuh bantuan hukum maka pemerintah siap untuk membantu.

“Mudah-mudahan di Paripurna nanti Raperda ini dapat disetujui oleh semua anggota dewan sehingga bisa menjadi Peraturan Daerah (Perda). Paripurna juga membahas tentang 5 Raperda diantaranya, Nomenklatur, bantuan hukum warga miskin, bencana daerah, pariwisata dan perundang-undangan”ujar Yevri.

Sementara Ketua Komisi II DPRD BS Faizal Mardianto, SH mengatakan, untuk mengantisipasi agar bantuan hukum ini tepat sasaran, maka tentu akan dibentuk tim yang akan memperivikasi dan menyeleksi apakah benar warga tersebut miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak.

Hal hampir senada juga disampiakan anggota Komisi I DPRD BS Yadera Su’id, bahwa bantuan hukum untuk rakyat miskin memang harus selektif agar jjangan sampai tidak tepat sasaran. Dan bilamana sudah menajadi Perda maka tentu akan segera dianggarkan untuk biayanya melalui APBD.

“Di Kabupaten lain seperti Bogor Rp 250 juta pertahun. Dan di Malang Rp 300 juta per tahun. Dan kita harap untuk Kabupaten BS nantinya dapat meniru Kabupaten lain yang sudah ada bantuan hukum untuk warga miskin. Anggaran akan dialokasikan pada tahun 2017 yang akan datang,”ujar Yadera.(SAR)