Manna, Bengkulu Selatan; Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, pada tahun anggaran 2017 melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkesan tertutup dan syarat kepentingan petinggi Bengkulu Selatan.

Hal ini diakui Sekretaris Dinas Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Asih Kadarina, M.Pd yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bengkulu Selatan, ketika dijumpai awak media diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.

“Benar, kami telah melakukan seleksi penerimaan PPPK Satpol PP untuk 58 orang personil,”ujar Asih.

Dikatakannya, seleksi tenaga kontrak tersebut hanya sekedar syarat, akan tetapi yang menentukan siapa yang akan diterima menjadi PPPK tersebut adalah Bupati Bengkulu Selatan.

“Kami hanya sebatas melakukan seleksi sebagai syarat penerimaan, akan tetapi yang menentukan siapa yang diterima, itu kan hak Bupati,” kata Asih.

Bahkan Asih membeberkan bahwa dari 58 personil yang diterima sudah merupakan titipan-titipan para pejabat di Bengkulu Selatan.

“Kami hanya menulis dan memanggil siapa yang diterima, hampir semuanya yang diterima sudah dibulat- bulati oleh pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Bengkulu Selatan,” beber Asih.

Padahal jelas bahwa Satpol PP adalah Jabatan Fungsional PNS. Secara regulasi maupun aturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU no.5 Tentang ASN yang menjelaskan bahwa Satpol PP tidak bisa masuk kategori pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak dan PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP yang menyatakan bahwa syarat menjadi Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil.(SAR)