Menjelang pelaksanaan pemilu, pemilik media yang terafiliasi partai politik, lanjutnya, mempunyai kepentingan untuk meningkatkan citranya sendiri dan menenggelamkan popularitas lawan politik. Salah satu kasus yang terbaru, seperti contohnya terkait media yang secara sistematis berusaha menurunkan popularitas Jokowi.

Dengan kondisi ini, parahnya, jajaran redaksi juga mulai disusupi budaya dan pemikiran serupa dengan pemilik media. Dengan demikian, meski tidak disuruh, jajaran redaksi berinisiatif untuk mengamankan isu tertentu atau mengangkat citra bosnya sendiri.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor mengatakan, saat ini tingkat popularitas Jokowi masih tinggi dibandingkan kandidat lain. Bahkan, beberapa survei yang beredar belakangan pun kebanyakan masih menempatkan elektabilitas Jokowi di urutan teratas, akan banyak kritik yang datang setelah ini kepada Jokowi. Misalnya, soal kemacetan yang semakin parah di ibu kota, serta manajemen Transjakarta yang ternyata banyak nuansa kolusinya.

Jokowi resmi dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP. Gubernur DKI Jakarta tersebut menerima mandat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat DPP PDIP, Puan Maharani menyatakan partainya belum menyiapkan siapa cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi). Puan menyatakan partainya masih fokus pada pemenangan pemilu legislatif (pileg) 2014. Puan menyatakan penetapan cawapres Jokowi baru akan diumumkan setelah hasil pileg 2014 diketahui. Puan enggan berspekulasi apakah cawapres Jokowi akan berasal dari internal PDIP atau menggandeng partai lain. “Belum tau tergantung hasil Pileg 9 April,” ujarnya.

Selain perwakilan partai, Puan juga sudah mendengar keinginan sejumlah tokoh nasional menjadi cawapres Jokowi. Salah satunya adalah politisi Golkar Jusuf Kalla (JK). Dia menyatakan sah-sah saja apabila JK berminat menjadi cawapres Jokowi. Namun tetap saja keputusan partai bergantung pada hasil pileg 2014.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY