Manna, Bengkulu Selatan; Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR), hari ini (10/04) sekira pada pukul 10.00 wib melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.

Massa FPR sembari melakukan orasi juga membawa berbagai kelengkapan seperti spanduk dan berbagai tulisan di kertas karton, yang initnya agar Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan segera untuk menuntaskan dan menetapkan tersangka dalam dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh para kepala Desa dalam penerbitan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2016.

Dalam orasinya, massa FPR yang dipimpin Herwan selaku Koordinator Aksi bersama Rustam Efendi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPR Bengkulu meminta Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk mengusut tuntas Pungli Prona tahun 2016, serta mempertanyakan penyataan Kejaksaan Negeri Bengkulu melalui Surat Nomor : B-17/N.7.13/DPS/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hearing ataupun memberikan tanggapan dengan pihak pelapor maupun dengan masyarakat korban pungli. Bukan hanya itu, Massa FPR juga meminta tin saber pungli Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan prona sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pungli dalam program prona.

Setelah berorasi di depan gerbang kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan akhirnya 7 orang perwakilan dari Massa FPR diminta untuk masuk dan berdialog langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Rohayatie, SH, M.KN.

Dalam dialog tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Rohayatie, SH, M.KN diddampingi para Kepala Seksi (Kasi) jajaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Sementara Massa FPR diwakili oleh Rustan effendi selaku Ktuas DPP FPR Bengkulu, Herwan Koordinator Aksi, Usman warga Desa Gunung Kayo, Sumantri warga Desa Kuripan, Ansor warga Desa Padang Nibung, Safi’I warga Desa Kuripan, dan Berliannadi warga Desa Padang Nibung, diketahui bahwa, selain Rustan effendi, semua perwakilan Massa FPR adalah warga Kecamatan Bunga Mas yang ikut dalam dialog tersebut.

Dilaog yang berlangsung lebih kurang selama 30 menit ini, merupakan salah satu langkah kongkrit yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam hal menyikapi aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Massa FPR yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut. Hanya saja, ketua DPP FPR Bengkulu Rustam Efendi kecewa dengan sikap “lempar permasalahan oleh Pihak Kejaksaan”.

“Kami minta aparat penegak hukum ini dapat dengan segera menetapkan tersangka, bukan lempar permasalahan. Dan bila dalam waktu satu bulan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan belum dapat menbetapkan tersangka, maka kami dari FPR akan melakukan aklsi yang lebih besar lagi,”ancam Rustam ketika dijumpai awak media usai melakukan dialog dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.

Dalam keterangan Persnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Rohayatie, SH, M.KN didampingi Kasi Intel Gusmilyansa, SH, dan Kasi Pidsus Husnul Fadli, SH menyatakan bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan hanya membantu dalam proses penyelidikan terkait laporan FPR tentang dugaan adanya pungli pada penerbitan sertifikat Prona tahun 2016.

“Pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah memeriksa 15 orang masyarakat sebagai penerima sertifikat Prona Tahun 2016 melalui Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan,’ujar Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kasi Intel. Gusmilyansa.

Artinya pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam hal ini hanya membantu dalam proses pemeriksaan, sementara penanganan lebih lanjutnya di Kejati Bengkulu.(SAR)