Bengkulu Selatan, Bengkulu; Menindak lanjuti kedatangan warga Desa Padang Serasan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Kamis (11/8) menuntut Kepala Desa (Kades) Padang Serasan Sh berhenti total akhirnya dijawab oleh Bupati BS H Dirwan Mahmud, SH. Ia akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian. Alasannya karena Kades sudah menyalahi aturan tentang perbuatan amoral.
“Sekitar dua hari lagi SK pemberhentian Kades akan kita keluarkan,”katanya setelah menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap Raperda tentang RPJMD tahun 2016-2021 di ruang rapat Dewan.
Dikatakan Bupati, pemberhentian Kades sudah sangat beralasan dan terbukti menyalahi aturan. Atas perbuatan amoral atau selingkuh dan warga pun menuntut agar Kades tersebut berhenti dari jabatan. Dan Kades sudah dinonaktifkan dari jabatan sehingga tidak boleh lagi menjalankan tugasnya.
“Kades nonaktif tidak boleh lagi menjalankan tugas sebagai Kades. Dan bila masih menjalankan roda pemerintahan maka itu sduah menyalahi aturan,”ujar Bupati.
Menurutnya, ia akan segera memerintahkan dari kecamatan untuk menggantikan Kades sebagai Petugas Sementara (PJS). Tujuannya agar roda pemerintahan di desa tersebut berjalan dan tidak ada kendala bagi warga yang ada kepentingan.
“Secepatnya akan merintahkan pak camat untuk menunjuk PJS pengganti Kades. Penunjukan PJS tergantung dari camat siapa yang akan ditugaskan,”pungkas Dirwan.
Banyaknya kasus yang dialami para kades di Bengkulu Selatan membuat Ketua DPRD Bengkulu Selatan angkat bicara. Usai Rapat paripurna, Yevri Sudianto Ketua DPRD Bengkulu Selatan “geram” melihat tingkah kades dalam penggunaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD).
Yevri Sudianto menegaskan,dalam hal ini semestinya Camat harus berperan aktif, bila ada permasalahan di tingkat desa semestinya Camat lah yang menyelesaikan dahulu. Jangan langsung ke Bupati. Namun bila memang permasalahan ini cukup berat dan tidak dapat diselesaikan baru Camat ataupun Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) kecamatan melaporkan hal ini ke Bupati,”terang Yevri.
“setiap permasalahan di tingkat Desa mestinya Camat dahulu yang menyelesaikan, jangan langsung pak Bupati. Dan bila masalah kecil saja Camat tidak mampu menyelesaikan persolan maka berhenti saja jadi Camat atau Bupati Copot saja Camat yang tidak bisa bekerja,”tegas Yevri.
Dikatakannya, antara camat, Kades dan perangkat Desa serta warga di suatu desa hendaklah dapat berkoordinasi secara terbuka. Semuanya harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian sebesar apapun masalah dapat diselesaikan dengan baik,”lanjut Yevri
Munculnya sorotan dan persoalan dari warga karena Kades dalam penggunaan DD dan ADD ini dinilai kurang transparan. Oleh sebab itu timbul gejolak yang berujung pada pelaporan.
“Jangan sampai warga secara langsung menyampaikan masalah ke Bupati. Sebaiknya camat mendampingi warga untuk melaporkan apa yang menjadi keluhan terhadap pemimpin di desanya,”tutup Yevri.(SAR)