Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemdiknas), dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Imam B Prasodjo, dalam diskusi publik bertema “Nasionalisme & Masa Depan Pendidikan Kita” yang diadakan MAARIF Institute, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (23/10/2012) bahwa Pendidikan di Indonesia masih monoton dan menindas.
Dosen Sosiologi UI itu menyatakan, para pengajar kita telah kehilangan ruh dalam mendidik anak bangsa. Pendidikan yang seharusnya menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia, terlanjur masuk dalam sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada pengetahuan jangka pendek yang sifatnya hanya sementara.

“Pendidikan kita itu tak perlu detail. Ini dari dulu kita belajar teori bab per bab itu kan menindas. Membosankan. Para pengajar kita seharusnya lebih kreatif mengatur semua itu,” ucap Imam.

Pada sisi lain beberapa survei dan penelitian tentang kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan Ada dua factor yang mempengaruhi kualitas pendidikan,khususnya di Indonesia yaitu:

  1.  Faktor internal,meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Depatemen Pendidikan Nasional,Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan.Dalam hal ini,interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
  2. Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya.Dimana,masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk.Fakto-faktor tersebut yaitu:

  1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik, Untuk sarana fisik misalnya,banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak,kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah,buku perpustakaan tidak lengkap.Sementara laboraturium tidak standar,pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri,tidak memiliki perpustakaan,tidak memiliki laboraturium dan sebagainya.
  2. Rendahnya Kualitas Guru, Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran,melakukan pembimbingan,melakukan pelatihan,melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
  3. Rendahnya Kesejahteraan Guru, rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.Dengan pendapatan yang rendah,terang saja banyak guru terpaksa melakukan  pekerjaan  sampingan.Ada yang mengajar lagi di sekolah lain,memberi les pada sore hari,menjadi tukang ojek,pedagang mie rebus,pedagang buku/LKS,pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.
  4. Rendahnya Prestasi Siswa, dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik,kualitas guru,dan kesejahteraan guru)pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R,1999(IEA,1999)memperlihatkan bahwa,diantara 38 negara peserta,prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA,ke-34 untuk matematika.Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang di survey di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61,ke-68,ke-73,dank e-75.
  5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas  pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jendral Binbaga Departemen  Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni (AMP) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa) pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi . angka partisipasi murni pendidikan di SLTPmasih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa).
  6. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur . data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusa SMU sebesar 25,47 %,Diploma / SO sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
  7. Mahalnya biaya  pendidikan, bermutu itu mahal, kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan  masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari tamn kanak – kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) membuat masyarakat miskin  tidak boleh sekolah.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.

LEAVE A REPLY