Bengkulu Selatan, Bengkulu – Kepala Desa (Kades) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) Sapirin diduga telah terbukti bersalah dalam penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena dari hasil pemerikasaan pihak inspektorat dilapangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah terbukti menyalahi aturan tentang penggunaan ADD tahun 2016.

Ini diakui Kepala Inspektorat Drs. H Ismawan, Senin (1/8). “Ia penggunaan ADD yang dilakukan oleh Kades telah menyalahi aturan,”katanya. Dikatakannya, ADD yang diterapkan Kades seperti membeli peralatan organ tunggal sudah menyalahi aturan. Karena didalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tidak tertulis pembelian peralatan itu.

Oleh sebab atas dasar laporan warga sudah diterima oleh pihak inspektorat dan sudah dikeluarkan LHP. “LHP sudah dikirim empat hari yang lalu pada Bupati BS H Dirwan Mamud, SH. Isi LHP ada tiga pilihan bagi Kades yakni pembinaan, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen. Semuanya kita serakan pada Bupati untuk hasilnya,”ujarnya.

Sementara itu Kades Padang Beriang Sapirin saat dikomfirmasi mengatakan, uang pembelian peralatan organ tunggal atau alat soundsistem lengkap sudah dibatalkan. Dan uang ADD untuk pembelian peralatan tersebut masih tersimpan direkening Bank belum diambil sebesar Rp 80 juta. Sedangkan pembelian mobil Rp 20 juta merupakan uang sakunya sendiri. “Belum lama ini Saya sudah berkoordinasi dengan Wabup Gusnan Mulyadi, SE, MM masalah pembelian peralatan organ tunggal. Ia mengatakan, kalau memang dipermasalahkan oleh warga lebih baik dibatalkan saja. Walaupun peraralatan tersebut untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dan uang Rp 80 juta yang semula untuk pembelian peralatan namun sudah dibatalkan. Dan nantinya uang itu akan dimusyawarahkan lagi pada warga untuk penggunaannya,”bebernya

Bengkulu Selatan Bengkulu – Kepala Desa (Kades) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) Sapirin diduga telah terbukti bersalah dalam penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena dari hasil pemerikasaan pihak inspektorat dilapangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah terbukti menyalahi aturan tentang penggunaan ADD tahun 2016.

Ini diakui Kepala Inspektorat Drs. H Ismawan, Senin (1/8). “Ia penggunaan ADD yang dilakukan oleh Kades telah menyalahi aturan,”katanya. Dikatakannya, ADD yang diterapkan Kades seperti membeli peralatan organ tunggal sudah menyalahi aturan. Karena didalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tidak tertulis pembelian peralatan itu.

Oleh sebab atas dasar laporan warga sudah diterima oleh pihak inspektorat dan sudah dikeluarkan LHP. “LHP sudah dikirim empat hari yang lalu pada Bupati BS H Dirwan Mamud, SH. Isi LHP ada tiga pilihan bagi Kades yakni pembinaan, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen. Semuanya kita serakan pada Bupati untuk hasilnya,”ujarnya.

Sementara itu Kades Padang Beriang Sapirin saat dikomfirmasi mengatakan, uang pembelian peralatan organ tunggal atau alat soundsistem lengkap sudah dibatalkan. Dan uang ADD untuk pembelian peralatan tersebut masih tersimpan direkening Bank belum diambil sebesar Rp 80 juta. Sedangkan pembelian mobil Rp 20 juta merupakan uang sakunya sendiri. “Belum lama ini Saya sudah berkoordinasi dengan Wabup Gusnan Mulyadi, SE, MM masalah pembelian peralatan organ tunggal. Ia mengatakan, kalau memang dipermasalahkan oleh warga lebih baik dibatalkan saja. Walaupun peraralatan tersebut untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dan uang Rp 80 juta yang semula untuk pembelian peralatan namun sudah dibatalkan. Dan nantinya uang itu akan dimusyawarahkan lagi pada warga untuk penggunaannya,”bebernya. (sar)