Manna, Bengkulu Selatan; Regulasi hukum yang belum jelas tentang batu hias, membuat warga pemulung batu hias merasa resah. Padahal kegiatan memulung batu hias tersebut tidak lain hanya untuk menyambung hidup, dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan.

“Batu hias ini tidak ada disebutkan dalam undang-undang Minerba. Dan juga tidak bisa digolongkan ke galian A, B atau C. Pengambilan batu hias oleh rakyat ini juga tidak bisa disebut penambangan. Maka semua pihak perlu mendorong terbitnya Perda khusus yang mengatur,” jelas Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Beny Ardiansyah saat memaparkan materi dalam dialog yang digelar di Aula Desa Tumbuk Tebing, Kamis (25/1/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua P-APDESI Kecamatan Bungamas, Bobi Setiawan. Menurutnya, pihak PAPDESI siap bersama-sama memperjuangkan terbitnya Perda tersebut kepada pemerintah daerah. Lebih tegas Kepala Desa Tumbuk Tebing meminta kepada pemerintah daerah agar melihat dan mendengar jeritan penderitan rakyat.

“Rakyat mengumpul batu hias ini hanya untuk menyambung hidup. Sehari rerata hanya dapat satu hingga dua kaleng. Dengan harga per kaleng hanya Rp 12 ribu. Bukan untuk memperkaya diri, ini urusan perut. Dulu masyarakat pernah mendatangi dan mengadu ke dewan, tapi belum ada tindak lanjutnya. Permasalahan ini terus menggantung, sementara rakyat butuh makan,” terang Pandri.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi dalam sambutannya saat membuka dialog dan sosialisasi pertambangan rakyat yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bengkulu Selatan berharap masyarakat yang berprofesi sebagai pemungut batu hias untuk mengurus perizinan usaha mereka melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wilayah domisili masing-masing. Untuk itu Wabup berharap usaha batu hias yang menjadi aktifitas masyarakat dikelola oleh BUMDes.

“Saya memahami usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seperti biaya sekolah dan uang dapur. Bukanlah untuk mengayakan diri sendiri. Namun kita tetap harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Jadi saya harap pemerintah desa menjadikan usaha batu hias ini sebagai BUMDes dan mengurus perizinannya,” ujar Gusnan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) BS, Rozi Firnando selaku ketua panitia kegiatan mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 130 peserta mulai dari penambang batu hias di Kecamatan Bunga Mas, Manna dan Pino Raya, juga para pengusaha batu hias. Hadir juga dari Lingkungan Hidup provinsi, Samsu Rizal S Hut, perwakilan Polres BS, perwakilan Camat Bunga Mas, dan para Kepala Desa di BS.

“Jumlah peserta yang hadir ada 130 orang dari semua unsur, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi masukkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan dan mencari solusi permasalahan batu hias,” demikian Rozi.(SAR)